Akuntansi Sektor Publik

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Akuntansi sektor publik dapat diartikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat dilembaga tinggi negara dan departemen yang ada dibawahnya.

Akuntansi sektor publik berperan dalam peningkatan pelayanan jangka panjang. Organisasi ini merupakan  institusi pemerintah baik pusat maupun daerah yang menyediakan pelayanan terhadap masyarakat.  Kepemilikan atas sumber daya dicerminkan dalam bentuk saham yang dapat diperjual belikan.  Mekanisme pengambilan keputusan publik atas kebijakan dan operasi organisasi dilakukan atas dasar konsensus. Didalam organisasi ini masyarakat merupakan pihak yang mempunyai kepemilikan dan yang berhak mendapatkan pelayanan.

Fenomena besar dalam konteks akuntansi sektor publik adalah reformasi tata kelola pemerintah dan organisasi sektor publik lain. Tuntunan reformasi ini menyebabkan demokratisasi pengelolaan organisasi melalui aspek transparansi dan akuntabilitas. Di Indonesia, ruang lingkup organisasi sektor publik meliputi lembaga-lembaga tinggi negara dan depaterman yang ada dibawahnya, pemerintah daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi, dan organisasi publik nirlaba lainya. Akuntansi sektor publik terdiri dari elemen-elemen perencanaan publik, penganggaran publik, realisasi anggaran publik, pengadaan barang dan jasa publik pelaporan keuangan sektor publik, audit sektor publik dan pertanggung jawaban sektor publik.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor publik membawa pengaruh yang besar dalam suatu negara. Tidak dipungkiri pula sektor publik sangat berpengarh di Indonesia mengingat jumlah wilayah Indonesia yang sangat luas. Cangkupan organisasi sektor publik di setiap kota membuktikan peran organisasi sektor publik dalam penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat sangatlah besar.

Perkembangan profesi akuntansi sektor publik di Indonesia belumlah semaju negara Inggris. Hal ini berkaitan dengan sistem sentralisasi pemerintah yang berdampak terhadap penggunaan sistem dan prosedur pelaporan keuangan yang seragam serta terpusat. Kunci pemecahan permasalahan akuntansi sektor publik adalah penyederhanaan yang logis dalam pengelolaan organisasi sektor publik.

            Selama lima puluh tahun terakhir Organisasi Sektor Publik di Indonesia diberlakukan sebagai sektor ekonomi. Kemudian pada tahun 1990-an diberlakukan konsep reinventing government. Secara mendasar, organisasi sektor publik dapat dibedakan dalam alur operasional yang dibiayai. Alternatif biasanya didasarkan pada kebutuhan barang, pelayanan jasa, politik, serta sikap sosial yang sesuai. Terkait dengan penyediaan pelayanan barang dan jasa publik tersebut, organisasi sektor publik tersebut diperbolehkan melakukan hubungan kontrak yang sesuai harga konsumen. Apabila keuntungan atas jasa tersebut diterima sebagai penerimaan individu maka akan mengakibatkan terjadinya kegagalan pasar. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan mekanisme aksi provisi. Pelayanan sektor publik tidak selamanya dapat dihitung dalam nilai ekonomis, oleh karena itu kebijakan komposisi pajak atau harga harus diterapkan untuk merespon perubahan kondisi sosial dan politik.

            Dalam beberapa tahun terakhir ini, masyarakat Indonesia mengalami perubahan yang cukup mendasar dan besar. Yang ditandai dengan meningkatnya keinginan akan akuntabilitas dan transparansi kinerja terhadap pengelolaan sektor publik. Jika selama dua puluh tahun yang lalu, kejujuran pemerintah lebih diartikan sebagai stabilitas pemerintah, sedangkan dimasa reformasi, kejujuran diartikan sebagai pemerintah yang bersih.